Muhammad Dhevy Minta KKP Atasi Permasalahan Kesulitan BBM yang Dialami Nelayan

 JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Muhammad Dhevy Bijak meminta ada upaya konkret dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait permasalahan nelayan di beberapa wilayah yang kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar dan pertalite. Sebab kondisi tersebut, tambah Dhevy, telah membuat nelayan tidak bisa melaut. 

"Saat ini beberapa daerah di Indonesia, para nelayan tradisional kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak BBM jenis solar subsidi dan pertalite, kondisi tersebut membuat nelayan menganggur karena tidak bisa melaut, " ujarnya dalam rapat dengar pendapat Komisi IV DPR RI dengan Eselon I KKP RI, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (5/4/2022). 

Baca juga: Saleh Daulay: Kemenkes Perlu Ambil Tindakan atas Pemecatan dr. Terawan

Jika kondisi tersebut terus berlanjut, Dhevy menilai hal ini akan mengganggu perekonomian para nelayan tradisional dan akan berpengaruh terhadap ketersediaan ikan. Untuk itu perlu upaya konkret untuk mengatasi masalah tersebut. "Jika kondisi tersebut terus berlanjut dan jika tidak ada kebijakan dari KKP, maka ekonomi para nelayan tradisional dan pasokan ketersediaan ikan akan terganggu. Untuk itu kami meminta upaya konkret dari KKP terkait dengan masalah tersebut, ” tegas politisi Partai Demokrat ini. 

Selain itu, Dhevy menambahkan bahwa pembudidaya ikan juga sedang menghadapi masalah terkait dengan tingginya harga pakan ikan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar bahan baku pakan ikan hingga saat ini masih impor.  Untuk itu, ia mendorong KKP untuk dapat membuat program pengelolaan pakan alami yang bahan bakunya bersumber dari dalam negeri. 

Baca juga: Yandri Susanto Minta RUU Sisdiknas Cantumkan Kata Madrasah

"Sebagaimana diketahui bahwa sebagian besar bahan baku pakan ikan masih impor, seperti kedelai, tepung ikan dan minyak ikan. Oleh karena itu kami mendorong agar dialokasikan program pengelolaan pakan alami yang memang bahan bakunya bersumber dari dalam negeri, " usul legislator dapil Sulawesi Selatan III ini. (bia/sf)