Anton Sukartono: SukarKesejahteraan Prajurit TNI Menjadi Perhatian Komisi I

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto mengapresiasi kesiapan Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Kodam IM) dalam menjalankan tugas pertahanan dalam perang dan operasi militer selain perang (OMSP). Namun di sisi lain, politisi Partai Demokrat itu juga menyoroti kesejahteraan para prajurit Kodam IM.

“Jadi memang isu soal kesejahteraan prajurit ini dari periode ke periode selalu mengemuka. Di satu sisi kami paham betul kalau APBN kita terbatas. Yang menjadi tantangan juga porsi (anggaran) Kementerian Pertahanan ada pembagian lagi di Mabaes TNI, dan 3 matra TNI (AD/AL/AU), ” kata Anton saat memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi I DPR RI dengan jajaran Kodam Iskandar Muda, di Banda Aceh, Kamis (27/5/2021).

Baca juga: Delegasi Dosen Non PNS dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Pertanyakan Status Kepegawaian

Senada, Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani juga menyoroti porsi serta  rumusan ideal pembagian anggaran yang ideal dari Kemenhan ke tiga matra TNI, yaitu AD, AL, dan AU. Ia memastikan Komisi I DPR RI selalu menyerap aspirasi untuk mengatasi keterbatasan anggaran ini. Christina menambahkan sebagai penjaga pulau-pulau terluar bagian barat, kesejahteraan prajurit Kodam IM pun perlu mendapat perhatian.

“Seperti kita tahu (Aceh) ini menjadi titik terluar di ujung barat kita. Juga ada pulau-pulau terluar yang ditugaskan juga pengamanan dari pasukan kita menjadi perhatian kami. Apakah tunjangan khusus itu diperlukan, karena kita tahu uang lauk pauk jumlahnya baru Rp60 ribu (per hari) dan ini berlaku rata, baik di Jawa, Sulawesi, maupun di Papua. Inikan tentunya tidak bisa, karena biaya hidup juga pasti berbeda. Itu menjadi perhatian kami, ” katanya.

Baca juga: Wayan Sudirta: Pecandu Narkoba Jangan Dipenjara Tapi Rehabilitasi

Christina juga mengatakan pentingnya perumahan (rumah dinas) bagi prajurit. Karena prajurit tidak akan tenang bertugas sementara kebutuhan pokoknya masih belum terpenuhi. "Tadi disampaikan kalau perumahan dinas masih 45 persen kecukupannya, ini berarti kurang. Kemana sisanya, ada yang mengontrak, ada yang tinggal di rumah mertua, dan di barak-barak. Ini perlu juga diperhatikan karena menjadi kebutuhan pokok dari prajurit kita. Gimana mereka mau bertugas semaksimal mungkin kalau masih pusing soal urusan rumah, ” tegas Christina.

Politisi Partai Golkar itu juga dengan tegas mengatakan banyak masalah ketika prajurit-prajurit yang sudah mengabdi selama 30 tahun dan memasuki masa pensiun tetapi belum memiliki rumah. “Ketika mereka pensiun nanti kami menemukan masih banyak prajurit yang setelah 30 tahun pengabdian, lalu pensiun ternyata belum punya rumah. Inikan tidak bener, ” tutup Christina. (mri/sf)

Baca juga: Yan Permenas Mandenas Usulkan RUU Provinsi Kepulauan Papua Utara